[hakekatku_00] Benarkah Putra Tri Rismaharini Walikota Surabaya Bermain Proyek Dan Anggaran di Surabaya?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[hakekatku_00] Benarkah Putra Tri Rismaharini Walikota Surabaya Bermain Proyek Dan Anggaran di Surabaya?

Bagus Muslimin
Berita Bumihttp://kliping-milist.blogspot.co.id/2017/12/beritabumi-benarkah-putra-dari-tri.html
Benarkah Putra Tri Rismaharini Walikota Surabaya Bermain Proyek Dan Anggaran di Surabaya?
Diantaranya Ada Indikasi Keanehan Dalam Pengadaan Alat Peraga Pendidikan IPS SMP di Surabaya  Sebesar Rp. 6 Milyar ?P3KS - Perkumpulan Peduli pendidikan Kota Surabaya menyampaikan pendapatmelalui surat yang dikirim kepada dinas pendidikan kota Surabaya terkait Pengadaan Paket Peralatan PendidikanIPS SMP, senilai HPS Rp. 6.166.875.000,- dengan sumber dana APBD kota Surabayatahun anggaran 2017, dengan kode lelang 6942010. 

Surat yang ditandatangani Sugeng Hartono ketua P3KS tersebut juga ditembuskan kepada  Walikota Surabaya dan beberapa lembaga negara lainnya serta media massa, yang intinya berisi sebagai berikut:
1.            Kejanggalandari pengadaan ini adalah, kenapa APBD kota Surabaya menganggarkan pengadaanalat peraga pendidikan , padahal kota Surabaya sering  tidak memakai dana APBN DAK pendidikan untukpembelian alat peraga pendidikan.
Kenapa malah APBD kota Surabayamenganggarkan dana untuk alat peraga pendidikan, bukannya untuk pembelian komputeruntuk kebutuhan sekolah menengah, dimana menurut koran Jawa Pos 3 Desember2017, sekolah menengah negeri di Surabaya saja masih banyak kekurangan komputer untukkeperluan unas (ujian nasional) online, dan baru akan direncanakan pada APBDtahun 2018. Sedangkan bantuan komputer untuk sekolah menengah swasta untuk kepentingan unas masih harus dipelajari lagimekanismenya karena harus memakai skema hibah. 2.            Kejanggalanselanjutnya adalah kenapa dalam pengadaan ini tampak sekali dengan secaracermat,  dengan sengaja memilih barang2 alatperaga pendidikan yang tidak masuk e-katalog. Padahal banyak sekali barang alatperaga pendidikan sekolah menengah yang lebih dibutuhkan siswa yang sudah adadalam e-katalog. 3.            Tapiya sudahlah, hal tersebut kita lalui saja, karena ini masuk dalam prosespenganggaran yang melibatkan DPRD. Dan kita bisa menduga apa yang dibalikadanya penganggaran seperti ini. Akan tetapi kami yakin bahwa dinas pendidikankota Surabaya tidak terlibat aktif dalam adanya indikasi rekayasa seperti ini.
Karena beberapa waktu sebelumnya,secara rutin bertahun2  dinas pendidikanSurabaya juga harus terkaget2 dengan penganggaran seperti ini, dimana ada pihaklain yakni bagian perlengkapan kota Surabaya bersama ULP kota Surabayamelakukan pengadaan mebelair untuk sekolah2 di Surabaya, yang tampak jelasbahwa pengadaan tersebut ada indikasi hanya untuk kepentingan proyek, bukanberdasar kebutuhan sekolah2.
Dimana akhirnya terjadi perisitiwa dimana sekolah yangmasih sedang dalam rehabilitasi pembangunan harus menerima mebelair baru,padahal mebelair yang lama saja masih harus ditaruh diluar ruangan karenasekolah sedang dalam tahap pembangunan/perbaikan. Selain itu sekolah2 yang barusaja mebelnya diganti mebel baru harus menerima lagi mebel baru. Sehingga akhirnyabanyak mebel saat itu yang ditaruh diluar ruangan.
Ini terjadi dimasa, sebelum kemudianpengadaan mebelair untuk sekolah dikembalikan lagi pada dinas pendidikan danbukan dilakukan lagi oleh bagian perlengkapan & ULP kota Surabaya. 4.            Terkaitdengan pengadaan peralatan pendidikan IPS SMP ini dengan jumlah sebanyak 155paket yang berarti akan diberikan kepada 155 sekolah. Pertanyaannya, apakahjumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Surabaya ada sebanyak itu?
Dan jika ada yang akan diberikankepada sekolah menengah (SMP) swasta, lha untuk mendapatkan bantuan berupa komputer yangdiperlukan untuk unas saja masih akan dipelajari mekanismenya, kok untukbantuan peraga pendidikan yang belum tentu dibutuhkan ini bisa langsung. Danapakah sekolah penerima itu sudah ada  SKuntuk diberi alat peraga pendidikan yang akan dibeli dinas pendidikan?  5.            Untukrencana kontrak pembelian alat peraga pendidikan IPS sekolah menengah pertamaini disebutkan bahwa lokasi pekerjaan adalah kantor dinas pendidikan kotaSurabaya di Jl. Jagir Wonokromo 354-356 Surabaya.
Apakah kemudian yang pentinganggaran terserap untuk membayar alat peraga ini, entah dibutuhkan entah tidak,dan sekolah mana saja yang akan dikirimi alat peraga ini bukan faktor penting,yang penting barang dibayar dulu dan ditumpuk di kantor dinas pendidikan. Nantikalau daftar sekolah yang akan diberi alat peraga sudah ada, baru barang akandikirim oleh dinas pendidikan kesekolah2 dan tentu akan mendapat anggaran lagiunuk biaya pengiriman. Atau sekolah2 bisa disuruh mengambil sendiri barang2 kedinas pendidikan kota Surabaya.
Padahal dalam pengadaan alatperaga pendidikan di semua kabupaten/kota di Indonesia, yang dibiayai APBN, kewajibanpenyedia barang harus mengirim barang sampai ke sekolah, karena sekolah yangakan menerima sudah diketahui sebelumnya karena sudah mendapat SK sebagaipenerima bantuan.
Nah kota Surabaya yang katanyamaju, sekolah yang akan diberi bantuan masih dicari, yang penting beli danbayar dulu dan ditumpuk dikantor dinas pendidikan. Berarti dinas pendidikanbisa saja dituduh memperkaya penyedia barang, karena harga barang yang dibelilebih mahal dibandingkan dengan daerah lain, dan penyedia barang tidak perlukeluar biaya untuk pengiriman ke sekolah2. Tetapi dinas pendidikan kota Surabaya malah harus mempersiapkan anggaran lagi untuk mengirim barang ke sekolah2 pemerima, atau sekolah2 yang menerima harus mengeluarkan anggaran untuk mengambil barang ke kantor dinas pendidikan
 6.         Tapi mungkin point tersebut diatas tetap adapembenarannya, kan ini APBD kota Surabaya, uang2nya kami sendiri, mau kamipakai untuk apa saja terserah dan itu adalah hak kami. Lain dengan APBN dimanapengadaan alat peraga pendidikan itu harus satu set lengkap agar bisadigunakan, dan penyedia harus mengirim barang sampai ke sekolah dan harus sesuai peraturan kementrian pendidikan tetang alat peraga pendidikan
Kalau ini kan uang kami sendiriyakni APBD kota Surabaya, mau dipakai untuk membeli peralatan pendidikan untukSMP secara tidak lengkap dan hanya kami pilih unjtuk beli barang2 yang tidakmasuk e-katalog, dan hanya dikirim ke dinas pendidikan saja itu adalah hakkami. 7.            Pointlain dari pengadaan ini adalah hal kontrak pengadaan yang disodorkan pada dinaspendidikan, bahwa kontrak diadakan secara satuan dan bukannya secara lum sump,artinya jika ada barang yang terkait agar barang lain bisa berfungsi itu adayang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, barang itu harus dibayar. Meskipun baranglain yang tidak sesuai tidak dibayar.
Jadi kalau berakibat bahwaakhirnya barang secara keseluruhan tidak bisa dipakai, karena ada barang yangtidak sesuai dengan dokumen pelelangan, barang yang lain harus tetap dibayaroleh dinas pendidikan. Inilah yang mengherankan. Kenapa dinas pendidikan maudisodori format kontrak yang merugikan dinas pendidikan?.
Padahal pengadaan alat peragapendidikan yang dibiayai oleh APBN itu secara aturan harus menggunakan kontraklum sump. Jadi kalau dalam rangkaian barang peraga pendidikan itu ada yang barangtidak sesuai spesifikasi yang berakibat dalam satu paket itu tidak berfungsimaksimal ya harus ditolak.
Tapi mungkin hal ini tetap adapembenarannya seperti diatas, bahwa anggaran APBD ini adalah uang kami sendiri,sehingga tidak perlu memperhatikan aturan dari kementrian pendidikan. Seperti jika beli computer satu set, jikaternyata tidak berfungsi karena monitor atau harddisk  tidak sesuai spesifikasi, ya CPU dll diluaritu harus tetap dibayar. Meski komputer akhirnya tidak bisa berfungsi danakhirnya tidak bisa dipakai. Kan APBD Ini uang2 kami sendiri. 8.       Hallain dalam pengadaan ini adalah bahwa lelang cepat dengan kode lelang  6942010 ini merupakan kelanjutan dari lelang sebelumnya  dengan kode kegiatan 11101010007 yangdinyatakan gagal. Dimana akhirnya dalam lelang cepat ini yang dinyatakan sebagai pemenang yangnantinya merupakan penyedia barang adalah PT Fajar Multiguna.
            Padahal dalam lelang pengadaan yang tadinya dinyatakangagal itu, PT Fajar Multiguna dinyatakan tidak lulus karena barang yangditawarkan, sertifikat merk yang terdaftar dari Dirjen Hak kekayaan IntelektualDepartemen KUMHAM RI, tidak sesuai antara yang ditawarkan dengan apa yangtercantum pada dokumen lelang.
Nah apakah kemudian dengandilakukan lelang cepat yang tanpa perlu menunjukkan dokumen itu lalu bisamenutupi identitas barang dari PT Fajar Multiguna yang terindikasi tidak sesuai dengan dokumen pengadaan?
Selain itu sangat aneh jika ULPkota Surabaya dalam lelang cepat, dimana ada negoisasi harga, malah memberi  peluang agar calon penyedia barang mendapatkanharga yang lebih tinggi daripada lelang pengadaan biasa.  
Hal ini diketahui bahwa saat lelang pengadaanalat peraga SMP yang dinyatakan gagal PT Fajar Multiguna menawar dengan hargaRp. 5.901.206.025. Setelah lelang dinyatakan gagal karena PT Fajar Multigunadinyatakan tidak lulus karena menawarkan barang yang sertifikat merk dariDirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen KUMHAM tidak sesuai dengan dokumenpengadaan, maka diadakan lelang ulang dengan metode lelang cepat dan dalamnegoisasi harga malah menyatakan PT Fajar Multiguna sebagai pemenang lelangdengan negoisasi harga lebih tinggi yakni Rp. 5.902.597.525,- 9.            Terkaitdengan point diatas, dinas pendidikan kota Surabaya pernah punya pengalamandalam pengadaan alat peraga pendidikan yang dibiayai APBN yakni DAK pendidikan,dimana saat itu pemenang yang diajukan oleh ULP kota Surabaya tidak memenuhispesifikasi yang ditentukan oleh dokumen pengadaan yang spesifikasi  dan dokumken dibuat berdasar peraturankementrian pendidikan.
Akan tetapi kemudian dinaspendidikan diminta membuat kontrak agar identitas barang yang tertuang dalamkontrak jangan sesuai dokumen pengadaan, tapi dibuat saja sesuai dengan barang dari penyedia yang dinyatakan sebagaipemenang lelang. Dan diminta agar kontrak berdasar harga satuan saja, janganharga lum sump.
Untunglah saat itu dinaspendidikan kukuh pada aturan karena itu dana APBN yang harus berdasar dariperaturan kementrian pendidikan, sehingga karena penyedia barang memangmengirim barang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, akhirnya terjadilahputus kontrak dan penyedia dinyatakan sebagai daftar hitam.  
Jadi meski ditakut2i baik daripihak oknum ULP dan oknum di pemkot Surabaya bahwa itu adalah proyek dari ibuwalikota, dan juga dikatakan bahwa itu proyek dari petinggi kejaksaan negeriSurabaya, dan ditakut2i oleh oknum pejabat pemkot Surabaya bahwa jika penyediamenggugat karena diputus kontrak akan berakibat buruk bagi dinas pendidikan kotaSurabaya. Dinas pendidikan tetap kukuh pada aturan, dan terbukti setelahkonsultasi dengan Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) malahmendapat saran agar tetap sesuai aturan, dan jika ada yang mengancam2 hanyalah oknum.Dan pengadilan telah memberikan keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh dinaspendidikan adalah benar dan memenangkan atas perkara gugatan itu 10.          Untukitu kami berharap agar dinas pendidikan tidak goyah dan kukuh pada aturan. Ditengahindikasi banyaknya  oknum di pemkotSurabaya yang diduga memain2kan anggaran dan bermain proyek.

            Jadi meskipun jika adatekanan dengan menakut2i bahwa pengadaan alat peraga IPS SMP ini dikatakanmerupakan proyek dari Fuad putra dari  walikota Tri Rismaharini, sebaiknya perlu dicekkepada walikota apakah memang benar  proyek dan dugaan permainan anggaran  ini dikendalikan oleh putra beliau. Jadi tidaksekedar percaya isu dan ancaman2 yang mengatasnamakan ibu Risma dankeluarganya. 11.         Kami percaya bahwa dinas pendidikan kotaSurabaya selama ini tidak pernah main2 proyek dan main2 dalam anggaran. Karenatampaknya ada indikasi bahwa ini permainan proyek dan anggaran dari pihak lainbersama oknum2 tertentu, meski sudah terlanjur dijalankan, semoga dalam kontrakpengadaan dan pengerjaan pengadaan peraga SMP ini, dinas pendidikan tidakmembuat keputusan/perjanjian yang nantinya merugikan dirinya sendiri, danmembuat keuangan APBD Surabaya dibuat untuk membeli sesuatu yang ternyata tidakbisa dipakai dan tidak bermanfaat, akhirnya terjadilah pemborosan dana negarayang seharusnya bisa dipakai untuk membangun kota Surabaya menjadi lebih baik